Categories
Informasi Islam Kajian Islam Syari'at dan Fiqih

Lawan Radikalisme, An Najmus Tsaqib dan Ormas Islam se-Bandung Raya Gelar FGD Dekonstruksi Radikalisme Islam

Bandung, 24 Agustus 2019

Semakin maraknya isu radikalisme, khususnya radikalisme Islam, An Najmus Tsaqib menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Dekonstruksi Radikalisme Islam dan Reformulasi Penegakan Syari’at Islam Dalam Konteks NKRI”. Kegiatan diselenggarakan pada hari Sabtu pagi, 24 Agustus 2019, di Hegarmanah Room Hotel Ardan Kota Bandung. Hadir dalam kegiatan tersebut yaitu perwakilan beberapa ormas Islam yaitu: Ust. Yayat Ruhiyat (Pembina MMI/Ponpes Al Muqorrobun), Dadang Majid (FPI Kab. Bandung), Mashun Sofyan (BKLDK Nasional), Ahmad Ziaul Haq (LPPNU), Ust. Jujun (Madhussalam), Wawan (Forum Peduli Ummat Kota Bandung), dan Asep Muhargono (NII Crisis Center).

Menurut Ketua An Najmus Tsaqib, Bagus Setiawan, kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya untuk melawan stigma radikalisme yang selama ini selalu disematkan kepada kelompok-kelompok gerakan Islam. “Isu dan stigma radikalisme Islam merupakan istilah yang diciptakan dari luar untuk memecah belah ummat Islam dan menciptakan gambaran negatif tentang Islam” ucap Bagus Setiawan.

Lebih lanjut disampaikan, “Hal ini tidak terlepas dari pemahaman yang salah dari beberapa rekan-rekan gerakan Islam tentang bagaimana menegakan syari’at Islam. Seringkali penegakan syari’at Islam selalu dikaitkan dengan perlunya merubah sistem pemerintahan, bentuk negara, bahkan menggulingkan kekuasaan. Pemahaman yang demikian menjadi ‘pintu masuk’ bagi pihak luar dengan kepentingan politik dan kekuasaan untuk melabeli gerakan Islam dengan label radikal”.

Di lain pihak, Ust. Yayat selaku salah satu Dewan Pembina MMI Jabar menyatakan bahwa masyarakat saat ini perlu mengalami pembaruan terkait pemikiran tentang Islam.

Sekarang ini, ia menilai perlu mengembalikan sunnatullah berdasarkan Alquran dan hadits, karena masyarakat Islam seolah kehilangan arah dan pegangan kuat, sehingga cenderung terombang-ambil terhadap hal yang tidak jelas.

“Reformulasi atau mengupgrade syariat Islam kembali diperlukan bagi masyarakat dengan formulasi yang lebih baik dari yang sudah ada saat ini. Sehingga jangan lagi Islam dituduh sebagai agama yang tidak tunduk terhadap negara atau pemerintah. Sebab pada hakikatnya dan tercatat dalam sejarah, bahwa para santri dan tokoh-tokoh Islam di negeri ini telah turut menjadi pelopor lahirnya negara Indonesia,” ujarnya usai kegiatan diskusi.

Selain itu, pihaknya pun meminta agar pemerintah atau pihak manapun untuk berhenti mengkriminalisasi para habib, karena habib pun berperan dalam memfasilitasi berdiri tegaknya NKRI.

“Kami meminta agar jangan lagi mengdiskreditkan Islam dan para habib, karena kami telah turut berjuang dan terus berusaha untuk mewujudkan kedaulatan NKRI di negeri ini,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Al Muqorrobun tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Mashun Sofyan mewakili BKLDK Nasional menyampaikan bahwa untuk melawan stigma radikalisme Islam yang penting untuk dibangun adalah kesatuan ummat atau ukhuwah Islamiyah. Selain itu penting juga melakukan proses transformasi ilmu yang baik dan benar, baik kepada para pemuda Islam maupun jamaah, agar tidak salah dalam memahami agama Islam itu sendiri. “Hal penting lainnya adalah menciptakaan kesejahteraan ekonomi ummat, dimana masalah ekonomi merupakan fondasi penting bagi ummat dalam menangkal berbagai serangan dari pihak luar”, ucap Mashun Sofyan sebagai closing statement diskusi.

(ed.)

 

 

Categories
Informasi Islam

SERUAN KEPADA UMAT MUSLIM UNTUK BERSABAR DAN TIDAK MENDAHULUI KETETAPAN ALLOH SWT DALAM PILPRES 2019

Paska proses pemungutan suara sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Pemilu 2019 yang meliputi Pileg dan Pilpres 2019 beberapa hari yang lalu, tensi perpolitikan nasional tidak kunjung turun. Dalam situasi tersebut, umat Islam yang telah terseret masuk dalam konflik kepentingan dan politik semakin hari semakin dieksploitasi oleh kelompok tertentu untuk dijadikan tameng sekaligus mesin politik dalam rangka meraih kekuasaan.

Dalam konteks pendidikan dan partisipasi politik, tentu saja hal tersebut membawa nilai positif, khususnya bagi umat muslim di Indonesia, karena dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran dan partisipasi politik umat muslim terus meningkat. Akan tetapi di sisi lain, kondisi politik yang terus memanas berpotensi menempatkan umat muslim Indonesia sebagai korban dari pertarungan politik nasional.

Indikasi tersebut telah begitu jelas terlihat dalam beberapa tahun terakhir, dimana fragmentasi di dalam umat muslim Indonesia terus meningkat dan menguatkan dengan dilandasi oleh pilihan dan kepentingan politik kelompok tertentu. Fragmentasi ini tentunya sangat mengancam ukhuwah Islamiyah di kalangan umat muslim.

Di lain pihak, munculnya dorongan untuk memaksakan kepentingan politik melalui jalur-jalur inkonstitusional, menjadi ancaman bagi keutuhan dan persatuan bangsa. Dalam beberapa hari terakhir, kita dapat melihat bahwa ada upaya dari kelompok tertentu untuk mengklaim kemenangan dalam Pilpres 2019 secara sepihak. Sementara di sisi lain, proses penghitungan suara masih berlangsung dan belum ada keputusan resmi dan sah secara hukum dari KPU mengenai pihak mana yang menjadi pemenang dalam kontestasi Pilpres 2019. Hal ini tidak hanya melanggar etika hukum yang ada, tetapi telah melanggar larangan Alloh SWT, yaitu:

 

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al Hujurat: 1)”

 

Tidak sebatas mengklaim kemenangan secara sepihak, kelompok tersebut berusaha menciptakan narasi-narasi yang menggiring opini publik bahwa telah terjadi kecurangan dalam Pilpres 2019 yang dilakukan oleh pihak penguasa maupun pemerintah yang direpresentasikan oleh KPU. Lebih berbahaya dari itu, narasi tersebut telah dibuat sedemikian rupa sehingga muncul opini bahwa kelompok penguasa beserta seluruh afiliasinya adalah musuh umat Islam.

Narasi dan penggiringan opini ini tidak hanya mengancam stabiitas keamanan nasional, tetapi juga telah mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengancam ukhuwah Islamiyah diantara umat muslim, serta berpotensi menjadikan umat muslim sebagai korban dari pertarungan kepentingan politik nasional.

Menyikapi kondisi tersebut, maka kami sebagai salah satu elemen gerakan Islam, menyerukan beberapa hal berikut kepada seluruh umat muslim di Indonesia:

  • Bersabar dalam menunggu dan menghadapi ketetapan Alloh SWT;
  • Tidak terjebak dan terprovokasi oleh narasi-narasi negatif serta penggiringan opini yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu;
  • Memberikan dukungan kepada pemerintah, dalam hal ini KPU, untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan menetapkan keputusan dengan sebenar-benarnya, tanpa intimidasi dan kecurangan;
  • Mengedepankan sikap menahan diri dan menghindari perdebatan yang lebih banyak mendatangkan mudhorot dibandingkan manfaat;
  • Menjauhkan diri dari prasangka atau sangka buruk (suudzon) terhadap apapun, mengedepankan tabayyun, sehingga tidak menjadi korban fitnah dan hoax yang semakin gencar saat ini;
  • Menghentikan sikap saling mencela dan memaki diantara sesama umat muslim, terlebih sikap saling mengkafirkan diantara sesama umat muslim.

 

Semoga kita semua dapat terus menjaga dan mempererat ukhuwah dan silaturahmi diantara kita sesama umat muslim, dan semoga siapapun pemimpin yang terpilih nantinya, dapat menjadi pemimpin yang amanah dan membawa keberkahan bagi Agama dan Negara.

Robbana afrigh ‘alaina shobron wa tsabit aqdhomanaa wanshurnaa ‘alal qoumil kafiriin…wa’tashimu bihabbillah.

Categories
Informasi Islam

An Najmus Tsaqib Gelar Diskusi Lintas Ormas Islam Terkait Kasus Pembakaran Bendera Berlafadz Tauhid

Bandung – Dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah diantara ormas-ormas Islam serta sebagai salah satu ruang diskusi dan tabayyun menyikapi kasus pembakaran bendera berlafadz tauhid di Garut beberapa waktu lalu, An Najmus Tsaqib gelar diskusi dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) hari ini (30/10/2018).

Diskusi yang diselenggarakan di Hegarmanah meeting room Hotel Ardan Jl. Sederhana No. 8-10 Kota Bandung tersebut dihadiri oleh perwakilan dari beberapa ormas dan kelompok gerakan Islam di seputar wilayah Bandung Raya yaitu Mashun Sofyan (Visi Generasi), Ardhiana (Gema Pembebasan), KH. Musrofa (Perwakilan MUI), Ust. Hari Nugraha (KPUB/FUI), Ust. Abu Ghifari (Tazkia Forum), H. Asep Kurnia (Persis), Agung Setiawan (Pemuda Istiqomah), dan Ust. Jujun (Madhussalam).

Dalam keterangan resminya, Ketua An Najmus Tsaqib sekaligus yang bertindak sebagai moderator dalam diskusi, Bagus Setiawan, menyatakan bahwa tujuan utama dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk mendorong proses penegakan hukum yang adil terhadap kasus pembakaran bendera berlafadz tauhid serta menolak segala bentuk politisasi terhadap kasus ini.

“Kalimah tauhid merupakan milik seluruh umat Islam, oleh karena itu penggunaannya dalam simbol organisasi Islam adalah hal yang wajar. Penggunaan kalimah tauhid tidak bisa serta merta diidentikan dengan HTI, banyak organisasi Islam yang menggunakan kalimah tauhid dalam simbol organisasinya, termasuk kami An Najmus Tsaqib. Dengan demikian, tindakan pembakaran bendera berlafadz tauhid bagi kami apapun alasannya tidak bisa dibenarkan”, ucap Bagus.

“Oleh karena itu kami mendorong pihak kepolisian agar bisa menjalankan tugasnya secara profesional dan adil dalam kasus ini. Disamping itu kami juga menghimbau kepada seluruh elemen dan kelompok umat Islam untuk bisa saling menahan diri, menghindari saling cela dan menghina, dan mewaspadai segala bentuk politisasi atau upaya untuk menunggangi dan mengeksploitasi kasus ini demi kepentingan politik”, tegas Bagus.

Dalam diskusi, Mashun Sofyan dari Visi Generasi menyatakan bahwa ada kecenderungan munculnya sikap phobia terhadap kalimah tauhid dan ada upaya yang sistematis dari kelompok tertentu untuk saling membenturkan umat Islam.

“Sebelum kasus pembakaran bendera tauhid, kami juga mengalami kasus yang menunjukan adanya phobia terhadap kalimah tauhid, yaitu penggerudukan markas kami oleh kelompok tertentu dikarenakan program yang kami jalankan, yaitu “Sebar 1 Juta Topi Tauhid” dianggap sebagai agenda tersembunyi dari HTI, yang bagi kami merupakan tuduhan yang sama sekali tidak berdasar”, ucap Mashun.

Berbeda dengan itu, Ust. Abu Ghifari dari Tazkia Forum lebih mengingatkan tentang bahaya yang lebih besar dari munculnya kasus ini.

“Hal yang lebih berbahaya adalah kepentingan politik para politisi terhadap kasus ini, dimana pernyataan para politisi terkait kasus ini justru berdampak negatif terhadap kerukunan umat Islam”, tegas Ust. Abu Ghifari.

Lain halnya dengan H. Asep Kurnia sebagai perwakilan Persis, beliau menyampaikan tentang janggalnya berbagai keterangan terkait kasus ini.

“Dalam kasus ini saya melihat ada keterangan yang tidak masuk akal dari pernyataan pihak kepolisian, mulai dari profil pembawa bendera, motif pembakaran, hingga perkembangan kasusnya hingga hari ini” ucap H. Asep.

“Ke depan saya menyarankan kepada pihak kepolisian, jika terjadi kasus semacam ini, ada baiknya tidak langsung ditindak, akan tetapi dilakukan musywarah diantar apara ormas Islam yang ada, sebagai ruang untuk tabayyun sekaligus menemukan langkah yang tepat dalam menangani kasus tersebut”, tambah H. Asep.

 

Diskusi tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan penting, yaitu sebagai berikut:

  1. Bahwa seluruh peserta sepakat menyatakan tindakan pembakaran bendera tauhid merupakan penodaan terhadap agama Islam;
  2. Tindakan pembakaran bendera tauhid dan kasus-kasus lain yang bersinggungan dengan umat Islam merupakan grand design kelompok tertentu untuk memecah belah umat;
  3. Harus diperbanyak ruang-ruang diskusi dan komunikasi diantara ormas-ormas Islam untuk menetralisir perbedaan sehingga meminimalisir potensi perpecahan;
  4. Mendorong penegakan hukum kasus pembakaran bendera tauhid secara adil dan transparan dan meminta agar para pelaku pembakaran bendera diproses secara hukum. (BS)

Berita ini juga tayang di Jabar Expose dengan judul: Jaga Ukhuwah Islamiyah, An Najmus Tsaqib Gelar Diskusi Lintas Ormas Islam Terkait Kasus Pembakaran Bendera Berlafadz Tauhid

Categories
Informasi Islam

PERNYATAAN SIKAP TERHADAP KASUS PEMBAKARAN BENDERA BERLAFADZ TAUHID-KALIMAH SYAHADAT DI GARUT JAWA BARAT

Menyikapi terjadinya peristiwa pembakaran bendera berlafadz tauhid-syahadat yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat dalam kegiatan perayaan Hari Santri Nasional beberapa waktu yang lalu, maka kami selaku bagian dari umat muslim Indonesia sekaligus bagian dari gerakan Islam di Indonesia menyampaikan beberapa pernyataan sikap sebagai berikut:

  • Menyayangkan dan mengecam tindakan pembakaran yang dilakukan oleh beberapa oknum Banser. Apapun alasan tindakan tersebut, dalam pandangan kami, tidak sepatutnya bendera tersebut dibakar, karena jika bicara dalam sudut pandang hukum yang berlaku, jika tindakan pengibaran bendera berlafadz tauhid tersebut dianggap sebagai provokasi yang melanggar hukum ataupun kesepakatan, sudah seharusnya bendera yang diamankan tersebut tidak dibakar, melainkan disimpan dengan baik sebagai bukti;
  • Bahwa penggunaan lafadz tauhid-kalimah syahadat sebagai simbol organisasi maupun simbol sebuah pernyataan dan tindakan merupakan hak seluruh umat muslim, sehingga mengidentikan penggunaan lafadz tauhid-kalimah syahadat dengan HTI adalah hal yang tidak tepat;
  • Dalam simbol dan logo organisasi kami yang juga menggunakan lafadz tauhid-kalimah syahadat adalah dalam rangka menegaskan gerakan kami dalam menegakan kalimah tauhid dalam tiap diri umat muslim melalui implementasi dzikir. Dalam hal ini mengidentikan kelompok dan ormas Islam yang menggunakan simbol-simbol tauhid sebagai kelompok radikal dan makar secara serampangan adalah sesuatu yang sama sekali tidak berdasar;
  • Menyesalkan proses penegakan hukum yang tidak berjalan adil, dimana para pelaku pembakaran tidak mendapatkan sanksi hukum, di satu sisi, alasan tidak adanya niat jahat dari pelaku pembakaran yang menjadi alasan pihak kepolisian tidak dapat memproses hukum pelaku pembakaran, masih sangat debatable secara hukum. Oleh karena itu, kami menuntut penegakan hukum yang adil dengan memproses secara hukum para pelaku pembakaran hingga pengadilan.
  • Mengecam segala bentuk politisasi terhadap kasus ini, baik yang dilakukan oleh kelompok pro-pemerintah maupun kelompok oposisi yang justru membuat masalah ini semakin jauh dari substansi dan justru memperbesar resiko terjadinya konflik horizontal di kalangan umat muslim.
  • Menghimbau kepada seluruh umat muslim, baik yang pro maupun kontra untuk bisa saling menahan diri, menghindari tindakan saling menghina dan mencaci satu sama lain, menghindari berbagai upaya provokasi dan adu domba diantara sesama umat muslim, karena sejatinya musuh kita yang terbesar bukan terdapat pada diri orang lain, melainkan ada pada diri kita sendiri.

Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan, semoga kita semua dilindungi dari segala fitnah akhir zaman, semoga selalu diberkahi segalanya, semuanya, selamanya. Robbana afrigh ‘alaina shobron wa tsabit aqdhomanaa wanshurnaa ‘alal qoumil kafirin…

 

Bandung, 18 Safar 1440 H

 

 

Uwais al Ikhwani

An Najmus Tsaqib

Categories
Informasi Islam Kajian Islam

IJMA’ ULAMA SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM ISLAM DAN IJTIMA’ ULAMA SEBAGAI LEGALISASI SIKAP POLITIK

Islam sebagai sebuah manhaj alhayat memiliki struktur keyakinan yang komprehensif sehingga dapat memberikan solusi bagi setiap problema kehidupan manusia yang ada. Di antara sub struktur Islam yang menjadi tumpuan dalam menjawab problematika umat manusia adalah sIstem hukum Islam yang paripurna. Kesempurnaan hukum Islam tercermin dari pranata hukumnya yang lengkap. Diantaranya adalah sifat dari hukum Islam yang elastis dan dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat dan zaman yang berbeda (elektisisme).

Sumber hukum dalam Islam yang utama adalah Al Qur’an dan As Sunnah (hadist), segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik dalam tataran horizontal (hubungan dengan sesama mahluk Alloh SWT/habblu minannas) maupun dalam tataran vertikal (hubungan manusia dengan Alloh SWT/habblu minnallah) semuanya sudah diatur dan ditetapkan di dalam Al Qur’an dan As Sunnah, baik secara tersirat maupun tersurat. Oleh karena itu, bagi umat muslim, jalan menuju keselamatan dari seluruh perkara dunia dan akhirat adalah jalan yang berpegang teguh kepada Al Qur’an dan As Sunnah. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Rasululloh SAW:

“Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah (Al-Qur’an) dan sunnah (hadits) Nabi-Nya.” (HR.Malik)

Berdasarkan hadist tersebut, maka bagi umat muslim, segala sesuatu yang dihadapi dan menjadi masalah haruslah dikembalikan kepada Al Qur’an dan As Sunnah, terlebih jika perkara tersebut menimbulkan perdebatan yang cenderung membawa kepada mudharat dibanding manfaat.

Meskipun telah jelas bahwa sumber hukum dalam Islam itu adalah Al Qur’an dan As Sunnah, dalam perkembangannya muncul sumber hukum lain dalam Islam, yaitu ijtihad. Jika di dalam hukum Indonesia, ijtihad hampir serupa dengan metode penemuan hukum melalui pertimbangan dan keputusan hakim dalam pengadilan dalam memeriksa dan mengadili sebuah perkara yang belum memiliki dasar hukum atau aturan hukum yang kuat. Singkatnya, ijtihad muncul sebagai sebuah metodologi dalam hukum Islam dalam rangka memutuskan perkara yang tidak memiliki dalil tertulis di dalam Al Qur’an dan As Sunnah. Ketiadaan dalil tertulis tersebut tidak menunjukan bahwa Al Qur’an dan As Sunnah tidak cukup lengkap mengatur segala perkara manusia hingga hari akhir, akan tetapi di dalam Al Qur’an dan As Sunnah telah tersirat dasar hukum tentang suatu perkara. Dikarenakan sifatnya tersirat maka menimbulkan perbedaan interpretasi atau pemahaman yang seringkali kemudian menimbulkan perselisihan. Ijtihad dalam hal ini menjadi solusi atas perbedaan tersebut.

Terdapat beberapa bentuk ijtihad yang dikenal dalam hukum Islam, salah satunya adalah ijtima. Istilah ijtima akhir-akhir ini sering kita dengar seiring dengan semakin maraknya pertarungan politik di Indonesia. Setidaknya, dalam beberapa waktu terakhir kita mendengar telah dilakukan kegiatan ijtima ulama yang dilakukan oleh sekelompok ulama dengan motivasi politik yaitu menentukan sikap politik mereka menjelang Pileg dan Pilpres 2019. Menurut pandangan sekelompok ulama yang tergabung di dalam GNPF Ulama yang dikomandani oleh Habibana Rizieq Syihab, bahwa dasar digelarnya ijtima ulama adalah menyikapi perbedaan umat Islam dalam hal pilihan politik, sehingga perlu untuk membuat sebuah ijma melalui proses ijtima ulama yang bisa dijadikan panduan bagi umat muslim dalam menentukan pilihan politiknya.

Ijtima’ secara sederhana dapat dipahami sebagai pertemuan para ulama atau mujtahid (mereka yang melakukan ijtihad) untuk membahas masalah yang bersifat ijtihadiyah. Hasil keputusan dari ijtima’ disebut dengan ijma’ yang secara etimologi berarti kesepakatan atau konsesnsus. Ijma’ juga berarti (العزم على شيء) ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Perbedaan antara pengertian pertama dengan yang kedua terletak pada kuantitas (jumlah) orang yang berketetapan hati. Pengertian pertama mencukupkan satu tekad saja sedangkan untuk pengertian kedua memerlukan tekad kelompok.

Secara terminologi, ada beberapa rumusan ijma’ yang dikemukakan oleh para ulama’ ushul fiqh. Jumhur ulama’ ushul fiqh sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, Abu Zahrah dan Wahhab Khalaf merumuskan ijma’  dengan kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya beliau terhadap suatu hukum syara’, dan Abu Zahra menambahkan diakhir definisinya dengan “yang bersifat amaliyah”.

Berdasarkan definisi tersebut, maka menurut para jumhur ulama’ syarat-syarat atau rukun terjadinya ijma’ adalah sebagai berikut:

  1. Semua mujtahid, artinya bahwa ijma itu harus disepakati oleh semua mujtahid. Tidak ada yang menolak di antaranya pada masa tersebut.
  2. Sesudah Nabi wafat, artinya bahwa pada masa Nabi masih hidup tidak ada ijma. Karena segala permasalahan hukum dapat dijawab langsung oleh Nabi.
  3. Hukum syara‘, artinya kesepakatan itu hanya terbatas pada masalah hukum amaliah dan tidak masuk masalah akidah.

Dalam prakteknya, seperti yang terjadi dalam dua kali ijtima’ ulama yang diselenggarakan oleh GNPF Ulama, poin yang menjadi perhatian adalah apakah hasil keputusan atau kesepakatan para ulama tersebut menjadi sebuah ijma’ yang memiliki kekuatan hukum sehingga harus ditaati oleh umat muslim atau sebatas anjuran yang tidak memiliki implikasi apapun secara hukum syara’?

Pertanyaan tersebut dapat terjawab jika kita kembalikan kepada rukun terbentuknya ijma’ di atas, khususnya pada poin pertama. Sebuah ijtima’ yang diproyeksikan untuk menghasikan sebuah ijma’ haruslah melibatkan dan diikuti oleh seluruh mujtahid yang ada pada masa itu, dalam konteks Indonesia, maka harus melibatkan seluruh mujtahid yang ada di Indonesia. Keterlibatan seluruh mujtahid dalam perkembangan praktek ijtima’ dalam membuat sebuah ijma’ pada kenyataannya memang sulit terwujud, hal ini dikarenakan banyaknya jumlah mujtahid yang ada serta kendala geografis yang tidak memungkinkan kehadiran seluruh mujtahid yang ada. Oleh karena itu, meskipun tidak semua mujtahid mengikuti proses ijtima’, apa yang menjadi keputusan ijtima’ akan menjadi sebuah ijma’ jika seluruh mujtahid yang tidak mengikuti proses ijtima’ kemudian ikut menyepakati hasil keputusan ijtima’ tersebut, tentunya setelah mengkaji dan mempelajari hasil ijtima’ tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, maka terdapat dua jenis ijma’ yaitu sebagai berikut:

  1. Ijma‘ Sharih (jelas), yaitu ijma‘ yang menampilkan pendapat masing-masing ulama secara jelas dan terbuka baik melalui ucapan (fatwa) atau perbuatan (keputusan). Ternyata seluruh pendapat mereka menghasilkan pendapat yang sama atas hukum suatu perkara. Ijma‘ bentuk pertama ini terhitung sangat langka karena sangat sulit untuk mencapainya. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa ijma‘ semacam ini hanya dapat terlaksana pada zaman sahabat karena jumlah mujtahid ketika itu masih sedikit dan jarak mereka berdekatan. Ijma‘ Sharih ini menempati peringkat ijma‘ yang paling tinggi. Hukum yang ditetapkannya bersifat qat‘i, sehingga umat wajib Maka para ulama sepakat dan menerima untuk menjadikan ijma‘ sharih ini sebagai hujjah syar‘iyyah dalam penetapan hukum syara‘.
  2. Ijma‘ Sukuti, yaitu sebagian mujtahid menampilkan pendapatnya secara jelas mengenai hukum suatu peristiwa melalui perkataan atau perbuatan. Adapun mujtahid yang lain tidak memberikan tanggapan apakah ia menerima atau menolak. Imam Syafi‘i tidak menerima ijma‘ ini sebagai sumber hukum, begitu juga Imam Malik, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menjadikan ijma‘ ini sebagai sumber hukum, karena diamnya merujuk pada kata setuju.

Mengacu kepada kedua jenis ijma’ yang utama tersebut, maka keputusan ijtima’ ulama yang diselenggarakan oleh GNPF Ulama baik ijtima’ pertama maupun kedua tidak bisa dikatakan sebagai sebuah ijma’ yang memiliki konsekuensi hukum. Keputusan ijtima’ ulama GNPF Ulama bagaimanapun tidak dapat kita kategorikan sebagai ijma’ sharih karena tidak semua mujtahid yang ada ikut dalam proses tersebut. Disamping itu, para ulama dan mujtahid yang tidak terlibat dalam proses tersebut sebagian ada yang kemudian mengikuti, ada yang diam, dan ada pula yang membuat keputusan yang berbeda. Dengan demikian keputusan ijtima’ ulama GNPF Ulama juga tidak dapat dikayakan sebagai ijma’ sukuti dikarenakan ada sebagian besar ulama dan mujtahid yang justru mengambil sikap dan keputusan yang berbeda dengan hasil keputusan ijtima’ ulama GNPF Ulama.

Salah satu poin penting keputusan ijtima’ ulama GNPF Ulama adalah memberikan dukungan politik kepada Capres Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019. Di sisi lain, mayoritas ulama NU dan MUI justru mengambil sikap yang berbeda yaitu mendukung Capres Jokowi-KH. Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019. Dengan adanya perbedaan sikap tersebut, maka keputusan ijtima’ ulama GNPF Ulama sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai sebuah ijma’. Oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi umat muslim di Indonesia untuk mengikutinya. Sikap dan keputusan politik yang diambil melalui ijtima’ ulama harus dipandang sebagai sebuah salah satu pertimbangan, sama halnya dengan sikap politik mayoritas ulama NU dan MUI, keduanya harus dipandang sebagai sebuah pertimbangan bagi umat muslim untuk menentukan sikapnya.

Umat muslim harus menghindari klaim kebenaran bahwa hanya salah satu sikap dan keputusan kelompok ulama lah yang benar, sedangkan yang lainnya salah, apalagi dalam konteks politik yang syarat dengan unsur kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan umat. Umat dengan jelas dapat melihat bagaimana GNPF Ulama sendiri terbawa dalam alur kepentingan politik, ketika keputusan ijtima’ ulama pertama sama sekali tidak dilaksanakan oleh Prabowo sebagai pihak yang memegang keputusan untuk menjalankan amanah ijtima’ ulama tersebut, sehingga perlu bagi mereka untuk membuat ijtima’ ulama kedua untuk memberikan legitimasi terhadap Prabowo yang menganulir keputusan ijtima’ ulama pertama.

Dalam kejadian tersebut kita dapat melihat dengan sangat terang bagaimana sebuah metode dalam menetapkan sumber hukum Islam digunakan untuk melegitimasi kepentingan politik, bukan kepentingan umat, sekali lagi bukan kepentingan umat!!!

Perbedaan pendapat dan sikap politik diantara para ulama kita, dengan demikian haruslah dilihat dengan sikap yang bijak, jangan ada perebutan terhadap klaim kebenaran yang justru membawa umat kepada perpecahan dan saling menghina sesama umat muslim. Alloh SWT sudah memberikan perintah yang tegas kepada kita umat muslim dalam menghadapi perbedaan:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An Nisa: 59)

Maka kembalikanlah sikap kita kepada Al Qur’an dan As Sunnah, kurangilah sikap-sikap yang bertentangan dengan akhlak Islam. Menjaga akhlak kita serta menjaga ukhuwah islamiyah adalah lebih penting dari sekedar kemenangan dalam kontestasi politik 5 tahunan ini. Kemenangan dalam kontestasi politik tidak akan berarti sama sekali jika konsekuensinya adalah konflik diantara sesama umat muslim dan pecahnya persaudaraan muslim diantara kita semua. Semoga kita semua selalu dalam ridho Alloh SWT, segalanya, semuanya, selamanya…

Wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh. (Uwais al Ikhwani)

Categories
Informasi Islam

“ANTISIPASI GESEKAN KEPENTINGAN DIANTARA KELOMPOK DAN ORMAS ISLAM, NAJMUS TSAQIB GELAR DISKUSI DENGAN TEMA UKHUWAH ISLAMIYAH”

Rabu, 03 Januari 2018

Bertempat di Favehotel, Kabupaten Garut, Najmus Tsaqib bekerjasama dengan perwakilan Ormas Islam di Kabupaten Garut menggelar diskusi terbatas dengan tema “Membangun Ukhuwah Islamiyah Diatas Kepentingan Politik dan Kelompok”.

Diskusi ini dilatarbelakangi oleh perkembangan situasi politik yang semakin dinamis memasuki tahun 2018 dan menjelang beberapa momentum politik di Jawa Barat, dimana perkembangan politik lokal dan nasional telah menjebak kelompok-kelompok dan ormas Islam, baik lokal dan nasional dalam sebuah pertarungan kepentingan politik dan kelompok, sehingga nilai-nilai Ukhuwah yang menjadi salah satu nilaid asar dalam Islam semakin terkikis.

Menurut Bagus Setiawan selaku Ketua An Najmus Tsaqib, tujuan dari digelarnya diskusi sebagai media silaturahmi sekaligus riset sosial, adalah untuk mendorong kembali implementasi Ukhuwah Islamiyah dalam konteks pertarungan kepentingan politik dan kelompok. Diskusi ini juga diharapakan dapat mengkampanyekan komitmen bersama untuk menjaga Ukhuwah Islamiyah di atas kepentingan politik dan kelompok.

Hadir sebagai partisipan dalam diskusi tersebut adalah Irfan Apriansyah (PURI Kab. Garut), Fikri Zakaria (Forum Kajian Mahasiswa STTG), Dian Noviar Nugraha (Ketua Pemuda Muhammadiyah Kab. Garut), Zamzam Hamzah (Wakil Ketua Pemuda Muslimin Kab. Garut), Hasbi Shiddiq (Ketua TPPK UNIGA), dan An an Aminah Umar (PMII Kab. Garut).

Dalam diskusi tersebut, seluruh partisipan sepakat bahwa dalam kerangka ukhuwah Islamiyah yang demikian, maka perwujudan ukhuwah Islamiyah tergantung kepada tiga hal, pertama kesadaran untuk membangun toleransi dalam memandang perbedaan dengan mengacu kepada Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kedua, membangun komunikasi yang baik diantara kelompok dan ormas Islam dengan mengedepankan tabayyun dan khusnudzon. Ketiga, optimalisasi peran MUI sebagai mediator dalam terjadinya konflik kepentingan diantara kelompok dan ormas Islam.

Di akhir diskusi seluruh partisipan berkomitmen untuk terus mengkampanyekan pembangunan komunikasi yang intensif diantara sesama kelompok dan ormas Islam, meskipun memiliki kepentingan politik/kelompok yang berbeda, dengan mengedepankan persaudaraan Islam dan tabayyun.

(Redaksi An Najmus Tsaqib)

Categories
Agenda Kegiatan Informasi Islam

Nobar Film G30S-PKI Menjelang Manaqib Qubro

Jum’at, 29 September 2017

Jum’at malam bertempat di pelataran mesjid Pesantren Sirnarasa, ikhwan-akhwat An Najmus Tsaqib, TQN PP Suryalaya bersama Syeikh Mursyid TQN PP Suryalaya Syeikh Muhammad Abdul Gaos Saefulloh Maslul al Qodiri an Naqshabandi al Kamil al Muwaffaq al Mujaddid al Muttaqqi al Quthub as Shomadoni al Mahdi QS., menggelar acara Nobar Film G30S-PKI sesaat setelah menunaikan sholat Isya dan khotaman.

 

Acara Nobar ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan malam sebelum Manaqib Qubro yang diadakan satu bulan sekali dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, Untuk Ketahanan Nasional NKRI, Untuk Kejayaan Agama dan Negara dan Untuk Peradaban Dunia. Kegiatan malam menjelang Manaqib Kubro yang biasanya diisi dengan Tabaruk Miftahus Shudur, untuk bulan ini digantikan dengan kegiatan Nobar G30S-PKI sebagai wujud partisipasi aktif ikhwan akhwat An Najmus Tsaqib dan TQN PP Suryalaya dalam menjaga ketahanan nasional NKRI dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya yang dapat memecah dan merusak ketahanan nasional NKRI, salah satunya adalah bahaya bangkitnya gerakan komunis di Indonesia.

Categories
Agenda Kegiatan Informasi Islam Tashowuf dan Thoriqoh

UNDANGAN: MANAQIB DAN SEMINAR INTERNASIONAL, KAMIS 3 AGUSTUS 2017

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh.
Dalam rangka maulid Nabi Muhammad sholallahu ‘alaihi wassalam dan untuk ketahanan nasional NKRI, kejayaan agama dan negara, serta untuk peradaban dunia, manaqib kubro rutin Thoriqoh Qodiriyah Naqshabandiyah PP Suryalaya di Pesantren Sirnarasa akan diselenggarakan bersamaan dengan Seminar Internasional dengan tema: “The State and Sufism: One Voice for Saving World Civilization”.
Dengan ini mengundang ikhwan-akhwat TQN PP Suryalaya untuk hadir dalam kegiatan tersebut yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 3 Agustus 2017, mulai pukul 07.00 WIB, di Pesantren Sirnarasa, Ciceuri, Panjalu, Ciamis.
Beberapa pembicara yang akan hadir adalah sebagai berikut:
  1. Syeikh Azis Abdin al Husaini, Ph.D. (California), merupakan Profesor di bidang ilmu hadist, ushul fiqh, dan ilmu al Qu’ran di America Open University of USA. Beliau juga merupakan Imam dan Direktur dari Islamic Centre, el Centro California;
  2. Syeikh Azis El-Kobaithi Edrissi Ph, D. (Maroko), merupakan Presiden dari International Academic Center of Sufi and Aesthic Studies;
  3. Ezzaher El-Hasaane, Ph.D, merupakan Dekan Sharia University in Fez;
  4. Prof. Drs. Subandi, M.A. Ph.,D., merupakan Guru Besar UGM sekaligus Wakil Talqin Syeikh TQN PP Suryalaya.
Bertindak sebagai moderator dalam kegiatan seminar adalah KH. Budi Rahman Hakim (Abah Jagat), Pembantu Khusus Abah Aos dan Wakil talqin Syeikh TQN PP Suryalaya.
Bersyukur setinggi suryalaya, sedalam sirnarasa…bikarrommati Syeikh Muhammad Abdul Gaos Saefulloh Maslul al Quthub, al Fatihah…
Categories
Informasi Islam

MOMEN: HANYA BENDERA BERLAFADZKAN TAUHID YANG BERKIBAR

Sebanyak 55 pemimpin negara-negara Arab dan mayoritas berpenduduk Muslim pada tanggal 20-21 Mei lalu berkumpul di Riyadh, Arab Saudi untuk mengikuti kegiatan KTT Negara-Negara Arab-Amerika Serikat. Raja Salman bin Abdulaziz secara langsung memimpin KTT yang digelar di King Abdulaziz Convention Centre, Riyadh.