IJMA’ ULAMA SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM ISLAM DAN IJTIMA’ ULAMA SEBAGAI LEGALISASI SIKAP POLITIK

Share

Islam sebagai sebuah manhaj alhayat memiliki struktur keyakinan yang komprehensif sehingga dapat memberikan solusi bagi setiap problema kehidupan manusia yang ada. Di antara sub struktur Islam yang menjadi tumpuan dalam menjawab problematika umat manusia adalah sIstem hukum Islam yang paripurna. Kesempurnaan hukum Islam tercermin dari pranata hukumnya yang lengkap. Diantaranya adalah sifat dari hukum Islam yang elastis dan dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat dan zaman yang berbeda (elektisisme).

Sumber hukum dalam Islam yang utama adalah Al Qur’an dan As Sunnah (hadist), segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik dalam tataran horizontal (hubungan dengan sesama mahluk Alloh SWT/habblu minannas) maupun dalam tataran vertikal (hubungan manusia dengan Alloh SWT/habblu minnallah) semuanya sudah diatur dan ditetapkan di dalam Al Qur’an dan As Sunnah, baik secara tersirat maupun tersurat. Oleh karena itu, bagi umat muslim, jalan menuju keselamatan dari seluruh perkara dunia dan akhirat adalah jalan yang berpegang teguh kepada Al Qur’an dan As Sunnah. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Rasululloh SAW:

“Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah (Al-Qur’an) dan sunnah (hadits) Nabi-Nya.” (HR.Malik)

Berdasarkan hadist tersebut, maka bagi umat muslim, segala sesuatu yang dihadapi dan menjadi masalah haruslah dikembalikan kepada Al Qur’an dan As Sunnah, terlebih jika perkara tersebut menimbulkan perdebatan yang cenderung membawa kepada mudharat dibanding manfaat.

Meskipun telah jelas bahwa sumber hukum dalam Islam itu adalah Al Qur’an dan As Sunnah, dalam perkembangannya muncul sumber hukum lain dalam Islam, yaitu ijtihad. Jika di dalam hukum Indonesia, ijtihad hampir serupa dengan metode penemuan hukum melalui pertimbangan dan keputusan hakim dalam pengadilan dalam memeriksa dan mengadili sebuah perkara yang belum memiliki dasar hukum atau aturan hukum yang kuat. Singkatnya, ijtihad muncul sebagai sebuah metodologi dalam hukum Islam dalam rangka memutuskan perkara yang tidak memiliki dalil tertulis di dalam Al Qur’an dan As Sunnah. Ketiadaan dalil tertulis tersebut tidak menunjukan bahwa Al Qur’an dan As Sunnah tidak cukup lengkap mengatur segala perkara manusia hingga hari akhir, akan tetapi di dalam Al Qur’an dan As Sunnah telah tersirat dasar hukum tentang suatu perkara. Dikarenakan sifatnya tersirat maka menimbulkan perbedaan interpretasi atau pemahaman yang seringkali kemudian menimbulkan perselisihan. Ijtihad dalam hal ini menjadi solusi atas perbedaan tersebut.

Terdapat beberapa bentuk ijtihad yang dikenal dalam hukum Islam, salah satunya adalah ijtima. Istilah ijtima akhir-akhir ini sering kita dengar seiring dengan semakin maraknya pertarungan politik di Indonesia. Setidaknya, dalam beberapa waktu terakhir kita mendengar telah dilakukan kegiatan ijtima ulama yang dilakukan oleh sekelompok ulama dengan motivasi politik yaitu menentukan sikap politik mereka menjelang Pileg dan Pilpres 2019. Menurut pandangan sekelompok ulama yang tergabung di dalam GNPF Ulama yang dikomandani oleh Habibana Rizieq Syihab, bahwa dasar digelarnya ijtima ulama adalah menyikapi perbedaan umat Islam dalam hal pilihan politik, sehingga perlu untuk membuat sebuah ijma melalui proses ijtima ulama yang bisa dijadikan panduan bagi umat muslim dalam menentukan pilihan politiknya.

Ijtima’ secara sederhana dapat dipahami sebagai pertemuan para ulama atau mujtahid (mereka yang melakukan ijtihad) untuk membahas masalah yang bersifat ijtihadiyah. Hasil keputusan dari ijtima’ disebut dengan ijma’ yang secara etimologi berarti kesepakatan atau konsesnsus. Ijma’ juga berarti (العزم على شيء) ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Perbedaan antara pengertian pertama dengan yang kedua terletak pada kuantitas (jumlah) orang yang berketetapan hati. Pengertian pertama mencukupkan satu tekad saja sedangkan untuk pengertian kedua memerlukan tekad kelompok.

Secara terminologi, ada beberapa rumusan ijma’ yang dikemukakan oleh para ulama’ ushul fiqh. Jumhur ulama’ ushul fiqh sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, Abu Zahrah dan Wahhab Khalaf merumuskan ijma’  dengan kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya beliau terhadap suatu hukum syara’, dan Abu Zahra menambahkan diakhir definisinya dengan “yang bersifat amaliyah”.

Berdasarkan definisi tersebut, maka menurut para jumhur ulama’ syarat-syarat atau rukun terjadinya ijma’ adalah sebagai berikut:

  1. Semua mujtahid, artinya bahwa ijma itu harus disepakati oleh semua mujtahid. Tidak ada yang menolak di antaranya pada masa tersebut.
  2. Sesudah Nabi wafat, artinya bahwa pada masa Nabi masih hidup tidak ada ijma. Karena segala permasalahan hukum dapat dijawab langsung oleh Nabi.
  3. Hukum syara‘, artinya kesepakatan itu hanya terbatas pada masalah hukum amaliah dan tidak masuk masalah akidah.

Dalam prakteknya, seperti yang terjadi dalam dua kali ijtima’ ulama yang diselenggarakan oleh GNPF Ulama, poin yang menjadi perhatian adalah apakah hasil keputusan atau kesepakatan para ulama tersebut menjadi sebuah ijma’ yang memiliki kekuatan hukum sehingga harus ditaati oleh umat muslim atau sebatas anjuran yang tidak memiliki implikasi apapun secara hukum syara’?

Pertanyaan tersebut dapat terjawab jika kita kembalikan kepada rukun terbentuknya ijma’ di atas, khususnya pada poin pertama. Sebuah ijtima’ yang diproyeksikan untuk menghasikan sebuah ijma’ haruslah melibatkan dan diikuti oleh seluruh mujtahid yang ada pada masa itu, dalam konteks Indonesia, maka harus melibatkan seluruh mujtahid yang ada di Indonesia. Keterlibatan seluruh mujtahid dalam perkembangan praktek ijtima’ dalam membuat sebuah ijma’ pada kenyataannya memang sulit terwujud, hal ini dikarenakan banyaknya jumlah mujtahid yang ada serta kendala geografis yang tidak memungkinkan kehadiran seluruh mujtahid yang ada. Oleh karena itu, meskipun tidak semua mujtahid mengikuti proses ijtima’, apa yang menjadi keputusan ijtima’ akan menjadi sebuah ijma’ jika seluruh mujtahid yang tidak mengikuti proses ijtima’ kemudian ikut menyepakati hasil keputusan ijtima’ tersebut, tentunya setelah mengkaji dan mempelajari hasil ijtima’ tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, maka terdapat dua jenis ijma’ yaitu sebagai berikut:

  1. Ijma‘ Sharih (jelas), yaitu ijma‘ yang menampilkan pendapat masing-masing ulama secara jelas dan terbuka baik melalui ucapan (fatwa) atau perbuatan (keputusan). Ternyata seluruh pendapat mereka menghasilkan pendapat yang sama atas hukum suatu perkara. Ijma‘ bentuk pertama ini terhitung sangat langka karena sangat sulit untuk mencapainya. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa ijma‘ semacam ini hanya dapat terlaksana pada zaman sahabat karena jumlah mujtahid ketika itu masih sedikit dan jarak mereka berdekatan. Ijma‘ Sharih ini menempati peringkat ijma‘ yang paling tinggi. Hukum yang ditetapkannya bersifat qat‘i, sehingga umat wajib Maka para ulama sepakat dan menerima untuk menjadikan ijma‘ sharih ini sebagai hujjah syar‘iyyah dalam penetapan hukum syara‘.
  2. Ijma‘ Sukuti, yaitu sebagian mujtahid menampilkan pendapatnya secara jelas mengenai hukum suatu peristiwa melalui perkataan atau perbuatan. Adapun mujtahid yang lain tidak memberikan tanggapan apakah ia menerima atau menolak. Imam Syafi‘i tidak menerima ijma‘ ini sebagai sumber hukum, begitu juga Imam Malik, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menjadikan ijma‘ ini sebagai sumber hukum, karena diamnya merujuk pada kata setuju.

Mengacu kepada kedua jenis ijma’ yang utama tersebut, maka keputusan ijtima’ ulama yang diselenggarakan oleh GNPF Ulama baik ijtima’ pertama maupun kedua tidak bisa dikatakan sebagai sebuah ijma’ yang memiliki konsekuensi hukum. Keputusan ijtima’ ulama GNPF Ulama bagaimanapun tidak dapat kita kategorikan sebagai ijma’ sharih karena tidak semua mujtahid yang ada ikut dalam proses tersebut. Disamping itu, para ulama dan mujtahid yang tidak terlibat dalam proses tersebut sebagian ada yang kemudian mengikuti, ada yang diam, dan ada pula yang membuat keputusan yang berbeda. Dengan demikian keputusan ijtima’ ulama GNPF Ulama juga tidak dapat dikayakan sebagai ijma’ sukuti dikarenakan ada sebagian besar ulama dan mujtahid yang justru mengambil sikap dan keputusan yang berbeda dengan hasil keputusan ijtima’ ulama GNPF Ulama.

Salah satu poin penting keputusan ijtima’ ulama GNPF Ulama adalah memberikan dukungan politik kepada Capres Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019. Di sisi lain, mayoritas ulama NU dan MUI justru mengambil sikap yang berbeda yaitu mendukung Capres Jokowi-KH. Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019. Dengan adanya perbedaan sikap tersebut, maka keputusan ijtima’ ulama GNPF Ulama sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai sebuah ijma’. Oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi umat muslim di Indonesia untuk mengikutinya. Sikap dan keputusan politik yang diambil melalui ijtima’ ulama harus dipandang sebagai sebuah salah satu pertimbangan, sama halnya dengan sikap politik mayoritas ulama NU dan MUI, keduanya harus dipandang sebagai sebuah pertimbangan bagi umat muslim untuk menentukan sikapnya.

Umat muslim harus menghindari klaim kebenaran bahwa hanya salah satu sikap dan keputusan kelompok ulama lah yang benar, sedangkan yang lainnya salah, apalagi dalam konteks politik yang syarat dengan unsur kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan umat. Umat dengan jelas dapat melihat bagaimana GNPF Ulama sendiri terbawa dalam alur kepentingan politik, ketika keputusan ijtima’ ulama pertama sama sekali tidak dilaksanakan oleh Prabowo sebagai pihak yang memegang keputusan untuk menjalankan amanah ijtima’ ulama tersebut, sehingga perlu bagi mereka untuk membuat ijtima’ ulama kedua untuk memberikan legitimasi terhadap Prabowo yang menganulir keputusan ijtima’ ulama pertama.

Dalam kejadian tersebut kita dapat melihat dengan sangat terang bagaimana sebuah metode dalam menetapkan sumber hukum Islam digunakan untuk melegitimasi kepentingan politik, bukan kepentingan umat, sekali lagi bukan kepentingan umat!!!

Perbedaan pendapat dan sikap politik diantara para ulama kita, dengan demikian haruslah dilihat dengan sikap yang bijak, jangan ada perebutan terhadap klaim kebenaran yang justru membawa umat kepada perpecahan dan saling menghina sesama umat muslim. Alloh SWT sudah memberikan perintah yang tegas kepada kita umat muslim dalam menghadapi perbedaan:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An Nisa: 59)

Maka kembalikanlah sikap kita kepada Al Qur’an dan As Sunnah, kurangilah sikap-sikap yang bertentangan dengan akhlak Islam. Menjaga akhlak kita serta menjaga ukhuwah islamiyah adalah lebih penting dari sekedar kemenangan dalam kontestasi politik 5 tahunan ini. Kemenangan dalam kontestasi politik tidak akan berarti sama sekali jika konsekuensinya adalah konflik diantara sesama umat muslim dan pecahnya persaudaraan muslim diantara kita semua. Semoga kita semua selalu dalam ridho Alloh SWT, segalanya, semuanya, selamanya…

Wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh. (Uwais al Ikhwani)

Leave A Reply

*